Jakarta (20/7) – KPPU menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) melalui penandatanganan naskah kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Naskah kerjasama ditandatangani oleh Ketua KPPU, Kurnia Toha serta pihak kedua yaitu Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dan Ketua Umum HPN H. Abdul Kholik.

Hadir pula pada penandatanganan MoU diantaranya Anggota KPPU Ukay Karyadi dan Anggota KPPU Afif Hasbullah, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Pendiri HPN Asad Said Ali, serta beberapa Dirut BUMN, dan pelaku usaha di lingkungan nahdliyin.

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di lingkungan NU serta mewujudkan program kepatuhan terhadap Undang – Undang tersebut juga dukungan pengawasan kemitraan bagi pihak HPN.

Sebagaimana tercantum pada ruang lingkup naskah kerjasama bahwa KPPU bersama PBNU akan melaksanakan implementasi MoU melalui berbagai kegiatan seperti kajian, sosialisasi, advokasi maupun diseminasi yang turut menggandeng institusi pendidikan serta pelaku usaha komunitas di lingkungan NU.

Selain itu, KPPU juga akan memberikan pemahaman persaingan usaha kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam HPN. Ke depannya KPPU dan HPN akan mengkaji lebih dalam khususnya mengenai kebijakan maupun regulasi pemerintah terutama apabila dinilai menimbulkan hambatan bisnis maka akan dikeluarkan saran dan rekomendasi kepada pemerintah.

Melalui MoU ini, KPPU berusaha merangkul organisasi masyarakat yang memiliki cakupan luas dan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat dan pemerintah sebagai mitra kerjasama dalam rangka optimalisasi dan implementasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat khususnya di Indonesia (*)

Naskah yang sama telah dimuat di http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/07/kppu-gandeng-pbnu-dan-hpn-awasi-persaingan-usaha/